Komisi III DPRD Gorut Evaluasi Penyaluran Bantuan dari Dinsos

Kronologi, Gorontalo – Komisi III DPRD Gorontalo Utara (Gorut) mengevaluasi penyaluran bantuan yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Gorut.

Ketua Komisi III DPRD Gorut, Ariyati Polapa mengatakan, evaluasi tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi penyaluran bantuan yang menjadi tanggung jawab daerah di lapangan.

“Dari penjelasan yang disampaikan, diketahui bahwa penyaluran tahap I Bantuan Pangan Langsung Daerah (BPLD) provinsi sesuai data awal 6.902, realisasinya baru 33 % (persen) atau 856 Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ungkapnya

Sementara untuk tahap I BPLD Kabupaten Gorontalo Utara, kara Aryati, dari data awal 4.602 KPM, realisasinya baru 14 % atau sejumlah 653 KPM

“Kecilnya presentasi bantuan tersebut disebabkan dari keluarga penerima bantuan telah menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Bantuan Sosial Tunai (BS) Kementrian Sosial (Kemensos),” jelas Ariyati.

Ariyati menambahkan, realisasi anggaran dana yang disalurkan untuk tahap 1 tersebut, lanjutnya, untuk pihak Provinsi Gorontalo senilai Rp152.496.400 dan untuk Kabupaten Gorut sebesar Rp116.331.950

“Dana yang belum disalurkan pada tahap I tersebut untuk Provinsi Gorontalo, Rp. 314.969.200 dan untuk dana Kabupaten Gorut yang belum disalurkan senilai Rp. 703.514.350,” tegasnya

Untuk selanjutnya, kata Ariyati, pihaknya juga menyikapi soal biaya antar jemput bantuan yang dianggarkan juga.

“Terhadap jumlah yang diantar bantuannya dan tidak itu juga diharapkan untuk diidentifikasi, agar dapat diketahui dengan jelas karena untuk biaya antar jemput tersebut juga dianggarkan, dan terhadap hal tersebut sementara diidentifikasi oleh Dinsos,” pungkasnya.