Oleh: Chazali H. Situmorang
~Pemerhati Kebijakan Publik/Dosen FISIP UNAS~
“Kekecewaan Wali Kota Surabaya Tri Rismahari terkait dengan pemakaian 2 mobil laboratorium PCR bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dijawab oleh Pemprov Jatim. Pemprov Jatim memastikan jika kedua mobil tersebut memang diberikan pada Jawa Timur dan bukan hanya untuk Kota Surabaya”.
Antiklimaks dari kemarahan Walikota Surabaya, adalah penjelasan dari Kepala Pelaksanan BPBD Jatim sebagaimana diutarakan diatas. Pihak Pemda Jatim menjelaskannya dengan dokumen surat permintaan resmi kepada Kepala BNPB Letjen Doni Monardo. Dan peruntukan untuk seluruh wilayah Jatim sesuai dengan skala prioritas, termasuk Surabaya.
Kemarahan dan kejengkelan Bu Risma dapat dimaklumi karena tanggungjawab beliau sebagai Walikota. Apalagi sampai di telinga Risma tidak bisa kerja, dan Surabaya akan menjadi Wuhan 2. Tentu itu semua membuat Bu Risma tidak enak badan, dan tidak bisa tidur nyenyak.
Kepedulian Bu Risma terhadap rakyat Surabaya tidak perlu diragukan lagi. Selama ini, dengan popularitas yang sudah level dunia, dan banyak mendapatkan penghargaan atas penataan kota yang luar biasa, tentu tidak ingin menjadi tergores, dengan kesan “tidak becus” menangani covid-19. Ibarat pragawati, tidak ingin dalam penampilannya, ada sedikitpun yang tidak mulus pada bodinya. Walapun setitik merah gigitan nyamuk, sudah heboh untuk segera tidak berbekas.
Posisi Walikota Surabaya atau walikota dimanapun, tidak sama dengan Gubernur DKI Jakarta. Walikota masih ada atasannya, yaitu Gubernur Propinsi yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah propinsi.
Langkah Walikota Surabaya Risma, mengajukan permintaan mobil PCR via whatsapp kepada Kepala BNPB tidak ada yang salah. Itu bentuk komunikasi yang praktis dalam suasana wabah covid-19 yang memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak.
Tetapi langkah itu tidak cukup. Aparat dibawah Bu Risma harus segera melakukan follow up dengan membuat surat resmi, boleh saja kepada Ketua BNPB langsung, tetapi dikoordinasikan dengan Pemda Propinsi Jatim. Sebab proses selanjutnya pihak BNPB tidak akan mungkin memberikan bantuan langsung kepada Walikota Surabaya. Sesuai dengan prosedure pemerintahan, harus melalui Pemda Propinsi Jatim.
Memang dalam suasana serba darurat, dibawah tekanan wabah yang memuncak, terkadang terbawa emosi yang bisa meledak-ledak di ruang publik. Tetapi hal itu tidak boleh berlarut-larut. Setelah menyadari akar persoalannya, perlu Bu Walikota melakukan klarifikasi dan membangun suasana yang lebih kondusif, sehingga kondisi psikologis warganya juga ikut terkendali. Dalam hal ini Bu Risma, dapat belajar banyak dari Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jateng, yang tutur katanya terkontrol, terkendali, setidaknya diruang publik.
Soal kemudian, memarahi, mengomeli, dan menegur aparat dibawahnya, dalam ruang lingkup internal, silahkan saja, itu gaya masing-masing pemimpin wilayah.
Jabatan Walikota atau Gubernur, adalah jabatan publik, yang harus membuat kebijakan publik, dalam rangka mengatur publik, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berjalan dengan efektif dan efisien. Intinya disitu.
Oleh karena itu, lembaga tersebut bekerja sesuai dengan sistem. Darurat pun ada sistemnya yaitu emergency system. Ada SOP nya. Bahkan diatur dalam UU yaitu UU Kekarantinaan Kesehatan, dan UU Penanggulangan Bencana. Bagaimana tahapan-tahapan mtigasi, kedaruratan, dan rehebilitasi dan rekontruksi yang perlu dilakukan.
Sikap Pemda Propinsi Jatim, yang tidak begitu reaktif menghadapi kondisi emosional Walikota Surabaya memang sudah tepat. Tidak perlu memanaskan suasana, yang tidak ada gunanya. Ibu Khofifah Indarparawansa Gubernur Jatim, sudah punya jam terbang tinggi dalam menyelenggrakan pemerintah, baik sebagai Menteri (Mensos dan meneg PP), juga Ketua Organisasi Wanita Nasional, pernah sebagai anggota DPR, tentu tidak sulit menyelesaikan persoalan mobil PCR.
Para anggota DPRD baik Propinsi dan Kota Surabaya, dalam memberikan masukan, opini, dan solusi, sebaiknya jangan ditarik dari sisi pendekatan politiknya. Ini adalah kemaslahatan semua warga, tanpa melihat pandangan politik, ras dan golongannya. Tapi murmi persoalan kemanusiaan.
Coronoa virus, tidak mengenal warna politik, warna kulit, agamanya, kebangsaannya. Semua itu adalah inangnya tempat dia bermukin, dan menyiksa manusia, sampai kalau immunitas tubuhnya tidak keluar, akan menghembuskan nafas terakhir, dipangkuan sang virus. Mari kita renungkan itu.
Cibubur, 29 Mei 2020
Discussion about this post