Kronologi, Gorontalo– Surat dari Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, terkait permohonan penangguhan dan pemotongan pinjaman bagi aparatur sipil negara (ASN) dan anggota DPRD yang kepada Bank SulutGo mendapat kritikan dari berbagai pihak, salah satunya Himpunan mahasiswa Islam (HMI).

Menurut Ketua Umum HMI Cabang Gorontalo, Arlan, surat permohonan keringanan kredit bagi ASN dan anggota DPRD Kota Gorontalo ke Bank sulutGo kurang tepat lantaran mereka tidak terdampak pandemi Covid-19.

“ASN dan anggota DPRD Kota Gorontalo tidak terdampak oleh pandemi covid-19 ini,” kata Arlan, Senin (20/4/2020).

Meskipun para ASN dan anggota DPRD kerja dari rumah, kata Arlan, namun mereka tetap mendapatkan gaji secara utuh. Sehingga, mereka tidak perlu mendapatkan keringanan kredit.

“Ada baiknya kanda Marten Taha mengajukan permohonan keringanan kredit bagi para tenaga honorer dan UMKM yang terdampak corona ini,” ujarnya.

Kalaupun harus ASN, kata dia, maka tentunya harus dipilah, yakni minimal ASN eselon III dan IV yang dapat keringanan atau penangguhan kredit

Dia juga menyoroti redaksi dalam surat tersebut yang berbunyi bahwa penangguhan itu berdasarkan aspirasi dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo.

“Kan aneh aleg Kota Gorontalo memperjuangkan aspirasinya sendiri dengan mengabaikan aspirasi masyarakat yang terdampak Covid-19,” ujar dia.

Sebagai wakil rakyat, menurut Arlan, mestinya mereka menyuarakan aspirasi masyarakat, bukan dirinya sendiri.

“Kekuasaan mereka bukan lagi oleh rakyat dan untuk rakyat, tetapi dari rakyat, oleh mereka dan untuk mereka,” celetuknya.

Untuk itu, Arlan berharap, Wali Kota Gorontalo lebih memprioritaskan orang yang benar-benar terdampak Covid-19, seperti UMKM, para tenaga honorer. Selain itu juga harus memikirkan para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menangani Covid-19.

“Seperti tenaga medis yang perlu beri apresiasi kinerja mereka dengan cara penangguhan kredit mereka dan menaikkan insentif mereka,” tandasnya.