Kamis, Mei 26, 2022
KRONOLOGI.ID
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Regional
  • Internasional
  • Politik
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Tekno
  • Opini
No Result
View All Result
KRONOLOGI.ID
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Regional
  • Internasional
  • Politik
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Tekno
  • Opini
No Result
View All Result
KRONOLOGI.ID
No Result
View All Result
Home Regional

Larang Pemda Lockdown, Bupati Mamteng ke Luhut: Jangan Bicara Sembarangan, Ini Rakyat Kami!

REDAKSI by REDAKSI
01/04/2020
in Regional
A A
Larang Pemda Lockdown, Bupati Mamteng ke Luhut: Jangan Bicara Sembarangan, Ini Rakyat Kami!

Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, SH,MSi./Ist


Kronologi, Jakarta — Pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait larangan lockdown berujung panjang.

Warga Papua, menolak larangan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan itu serta menegaskan keputusan mereka untuk melakukan lockdown lokal sudah bulat.

Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Mamberamo Tengah (Mamteng) Ricky Ham Pagawak.

Dalam pernyataannya yang direkam dan diunggah Iskandar lewat akun twitter @kandargalang; pada Rabu (1/4/2020), Ricky Ham Pagawak menegaskan agar Luhut Binsar Panjaitan dapat berhati-hati apabila membuat pernyataan.

alterntif text

“Pernyataan Menteri Perhubungan Republik Indonesia berkaitan dengan menolak penutupan akses laut maupun udara yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua, Saya mau kasih tahu kepada pak menteri, satu nyawa orang Papua itu sangat mahal untuk orang Papua,” tegas Ricky Ham Pagawak.

“Jadi bapak kalau membuat statemen, pernyataan, kami mohon untuk tidak melihat hanya karena daerah di Jakarta,” tegasnya.

Seluruh keputusan yang telah diambil tersebut diungkapkan Ricky Ham Pagawak merupakan tanggung jawab warga Papua.

Keputusan lockdown lokal pun katanya sudah disepakati oleh para Bupati, Wali Kota dan Gubernur Papua.

“Apapun yang mau terjadi di Papua, orang Papua bertanggung jawab, dan kami para bupati, wali kota dan gubernur bertanggung jawab,” tegas Ricky Ham Pagawak.

Sebab lanjutnya, keputusan yang sudah disepakati tersebut senyatanya demi kepentingan rakyat Papua bukan sekedar menyelamatkan jabatan.

“Apa yang kami lakukan ini demi rakyat, bukan demi jabatan seorang Gubernur, Wali Kota atau Bupati,” ungkap Ricky Ham Pagawak seperti dikutip wartakota.

“Sehingga pernyataan itu dengan banar-benar kami menolak dan apa yang sudah kami putuskan sudah ditandatangani bersama Gubernur, Kapolda, Pangdam, Ketua DPRD itu sah! dan kami akan lakukan terus!,” tegasnya.

Terkait pernyataan yang disampaikan sebelumnya, Ricky Ham Pagawak mengingatkan agar Luhut Binsar Panjaitan tidak mengeluarkan pernyataan sembarangan.

Karena ditegaskannya kembali keputusan untuk menutup seluruh akses masuk dan keluar Provinsi Papua senyatanya denmi keselamatan bersama.

“Jangan bicara sembarangan di Jakarta sana. Ini rakyat kami, tanah kami dan negeri kami!,” tegas Ricky Ham Pagawak.

“Pernyataan kami sudah jelas, demi rakyat kami bertindak! bukan demi diri sendiri! Jadi kami tidak mau dengar menteri siapapun, tetap kami lakukan itu (lockdown) demi keselamatan,” ungkapnya menegaskan.

Sementara, alasan mengapa pihaknya bersikukuh untuk melakukan lockdown lokal dikarenakan kondisi di Jakarta dan Papua sangat berbeda.

Sehingga langkah karantina wilayah yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan tidak dapat diterapkan di Papua.

“Ini negara-negara kepulauan, buka satu tanah, jadi kalau bicara, bicara hati-hati. Mau menteri siapapun kalaua bicara hati-hati!,” tegas Ricky Ham Pagawak.

“Jadi ini pernyataan kami, kami akan tetap lakukan apapun. Menjadi tanggung jawab kami, kesepakatan kami bersama unsur pemerintah yang ada di tanah Papua,” tambahnya.

“Kami sepakat tanda tangan, semua elemen tanda tangan, kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami lakukan itu untuk keselamatan masyarakat di tanah Papua,” tutupnya menegaskan.

Editor: Alfian Risfil A
Tags: Covid-19Kebupaten MamtengLockdownLuhut Binsar PandjaitanRicky Ham PagawakVirus Corona
alterntif text
Previous Post

Layanan Transportasi Jabodetabek Dibatasi? Begini Klarifikasi Pemerintah

Next Post

Pemprov Gorontalo Dinilai Ingin Bungkam Aspirasi Masyarakat soal Covid-19

Related Posts

Puan di Jateng: Pemimpin Tak Cuma Muncul di Medsos

Harus Ada Strategi Matang Pencabutan PPKM agar Tak Timbulkan Euforia Berlebihan

25/05/2022
Pemerintah Berencana Hapus PPKM di Seluruh Indonesia

Pemerintah Berencana Hapus PPKM di Seluruh Indonesia

24/05/2022
Puan di Jateng: Pemimpin Tak Cuma Muncul di Medsos

Boleh Lepas Masker, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Prokes dan Jangan Euforia

18/05/2022
Positif Covid-19 RI Bertambah 257 Kasus

Gotong Royong Publik Kunci Keberhasilan Hadapi Pandemi

17/05/2022
Next Post
Pemprov Gorontalo Dinilai Ingin Bungkam Aspirasi Masyarakat soal Covid-19 1

Pemprov Gorontalo Dinilai Ingin Bungkam Aspirasi Masyarakat soal Covid-19

Ternyata, Rapid Test Kit Yang Didatangkan Pemerintah Bukan Untuk Diagnosis Corona

Ternyata, Rapid Test Kit Yang Didatangkan Pemerintah Bukan Untuk Diagnosis Corona

Discussion about this post

TOP STORIES



  • Tentang Kronologi.id
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

© 2018 Kronologi.id. All right reserved

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Regional
  • Internasional
  • Politik
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Lifestyle
  • Tekno
  • Opini

© 2018 Kronologi.id. All right reserved