Kronologi, Jakarta – Pernyataan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty baru-baru ini soal perempuan yang bisa hamil jika berenang dengan pria, menjadi pemberitaan internasional.
Pesannya pun beragam. Ada yang heran, serta sedikit “mempermalukan” Indonesia atas pernyataan Sitti.
Seperti di media di Australia, ABC News. Dalam artikelnya, wartawan ABC, Anne Barker juga menjelaskan kontroversi pernyataan ini terjadi di tengah perubahan perilaku yang lebih konservatif di Indonesia, termasuk di banyak kalangan perempuan.
ABC melihat semakin meningkatnya fenomena anti feminisme di Indonesia dan mengutip peneliti hak perempuan Dyah Ayu Kartika yang mengatakan pernyataan Komisioner tersebut tampaknya merupakan bagian dari pertarungan antara kelompok feminis dan konservatif di Indonesia.
“Pertarungan antara kelompok feminis dan konservatif bukanlah hal yang baru di Indonesia, namun dalam situasi politik sekarang ini kelompok konservatif memiliki keuntungan,” tulis Dyah di situs New Mandala, yang dimiliki Australian National University di Canberra, dilansir Viva.co.id, pada Rabu 26 Februari 2020.
“Kelompok konservatif sekarang melakukan konsolidasi organisasi mereka dengan tujuan melihat kebijakan yang mengatur masalah moralitas dan berusaha mendorong agenda konservatif di luar parlemen.”
“Kelompok konservatif berusaha melakukan kajian kembali mengenai gender dan feminisme yang sebelumnya didukung oleh kelompok feminis, dan pesan itu ditujukan kepada para perempuan muda dan remaja putri yang memiliki keterbatasan pemahaman akan konsep-konsep tersebut.”
Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty sudah mengatakan bahwa apa yang disampaikannya dalam wawancara bersama Tribun merupakan pendapat pribadi, yang juga ditegaskan oleh KPAI.
Di jejaringi sosial, beberapa kalangan sudah menyerukan agar Sitti Hikmawatty mengundurkan diri.
“Sekarang dengan berita ini sudah viral ke seluruh dunia, Sitti memang seharusnya mundur.” kata sebuah cuitan di Twitter yang dikutip oleh harian Inggris The Independent.
“Bila anda tidak mengundurkan diri, seluruh dunia akan berpikir bahwa seluruh anggota KPAI bodoh,” tambahnya.
Bahkan beredar juga tagar #pecatsitti dan sejumlah meme di Twitter, salah satunya menyebutkan pernyataan Sitti “tidak lebih bodoh dibandingkan murid kelas 5”.
Seorang wartawan senior Indonesia, Metta Dharmasaputra juga mem-posting berita dari The Independent di halaman Facebooknya dengan mengatakan berita tersebut membuat temannya, yang seorang pengusaha diolok-olok soal pernyataan Sitti.
“Duh biyung, sampai masuk the Independent. Pantas saja seorang pebisnis muda mengaku malu diolok-olok koleganya di luar negeri. Ini bukan nyinyir.Tapi soal muka Indonesia,” tulis Metta, CEO media KataData Indonesia.
Dalam salah satu reaksinya, ada yang menulis bahwa mereka yang tinggal di luar negeri juga malu memposting soal ini dalam bahasa Inggris.
“Saya malas posting yang bahasa Inggris. Saya malu sekali kalau pas pertemuan dikomentari soal teori sperma ini,” kata salah satu pengguna Facebook mengomentari unggahan Metta.
“Hal-hal seperti ini efeknya bikin malu orang-orang Indonesia, termasuk yang berkarya di luar negeri.” tulis komentar lain.
Salah satu media berbahasa Inggris The Asia Times, dalam artikel berjudul “Morality police swing out wildly in Indonesia” juga menyoroti pernyataan Komisioner KPAI sebagai bagian dari beberapa pernyataan atau pemberitaan kontroversial yang ada di Indonesia akhir-akhir ini.
Tulisan, yang berarti “Polisi Moral Bergayung Liar di Indonesia”, selain memuat pernyataan mengenai kemungkinan seorang perempuan hamil karena adanya sperma di kolam renang tersebut, ada pula pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, yang mengatakan perlu adanya fatwa agar orang kaya di Indonesia menikahi mereka yang miskin.
Walau kemudian Menko tersebut meralat ucapannya dan mengatakan hal tersebut sekedar “intermezzo”, tetap dianggap semakin besarnya usaha negara untuk mencampuri kehidupan pribadi masyarakat.
Yang juga disorot wartawan John McBeth adalah rancangan UU Ketahanan Keluarga, dimana adanya beberapa pasal yang sudah menimbulkan kontroversi, seperti di dalam rumah tangga seorang istri untuk mengatur urusan rumah tangga dan menjaga keutuhan keluarga.
“Melihat reaksi di media sosial dan juga dan penulis temui ketika ngopi, banyak perempuan Indonesia yang tidak sependapat dengan rancangan UU tersebut, karena ini adalah usaha memundurkan kembali kerja keras yang sudah dilakukan untuk mencapai persamaan gender di tempat kerja yang sudah dilakukan selama ini,” tulis The Asia Times.
Penulis: Dimas
Discussion about this post