Kronologi, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis menyoroti penanganan jaminan hidup lansia masih terbilang lemah oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Menurut dia, bantuan terhadap 30.000 lansia oleh kemensos masih belum cukup jika ditambah dari 25 persen jumlah lansia yang ada pada jamaah haji Indonesia di tiap tahunnya.
“Ini adalah bom waktu yang akan dihadapi Kemensos ke depannya. Masalah lansia perlu menjadi RDP (rapat dengar pendapat) yang serius, bagaimana kita menanganinya” kata Iskan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kemensos di Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Baca juga: DPR Asal Gorontalo Ini Tolak Pemulangan WNI Eks Kombatan ISIS
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, Kemensos perlu membuat program khusus lansia dengan mempertimbangkan anggatan yang khusus dialokasikan untuk mereka. Dia mencontohkan bagaimana negara-negara maju menyerap pajak besar yang ditujukan untuk mensejahterakan warga lansianya.
“Padahal kita mengatakan lansia itu harus berbahagia, harus ada tempat bermain, tempat mengobrol dan curhat, bukan hanya sekedar [memberi] makanan,” ungkapnya.
Iskan pun meminta Kemensos membuat rancangan penanganan lansia untuk mewujudkan program yang lebih efektif. Hal itu sebagai antisipasi menghadapi peningkatan jumlah lansia yang prediksikan akan melonjak di tahun 2030 mendatang.
Baca juga: Skandal Jiwasraya, Bamsoet: Warning Bagi BUMN, Jangan Main-main Kelola Uang Rakyat
Iskan juga mengimbuhkan, pemerintah perlu membuat subsidi dari pajak khusus untuk jaminan hidup bagi lansia. Hal itu sebagaimana yang diterapkan oleh negara-negara seperti Singapura dan Hongkong.
“Di negara-negara besar sudah siap mereka, karena lansia itu juga disubsidikan dengan pajak. Jadi pajak ini bukan hanya untuk PKH (Program Keluarga Harapan) saja, tapi juga untuk masa depan lansia yang sangat besar,” tandasnya.
Penulis: Nando
Discussion about this post