Kronologi, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menolak pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks kombatan ISIS dari timur tengah. Alasannya, keberadaan mereka berpotensi menganggu keamanan dalam negeri.
“Saya mendukung 100 persen menolak pemulangan ISIS,” kata Idah kepada Kronologi.id, Minggu (9/2/2020).
Menurut Idah, WNI eks ISIS itu sudah memilih jalan mengikuti ISIS. Termasuk, mereka sudah menghina dan menolak NKRI dan ideologi Pancasila.
“Kenapa (saya menolak pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia)? Karena, mereka tidak mengakui Pancasila,” tegasnya.
Kendati pemerintah belum memutuskan atau mengambil sikap terkait permasalahan WNI eks ISIS itu apakah akan dipulangkan atau tidak, politikus partai Golkar itu menduga, pemerintah sepertinya tidak akan memulangkan mereka. Dan itu, lanjut Idah, adalah langkah yang tepat.
“Pemerintah belum memutuskan untuk memulangkan (atau tidak), dan sinyal penolakan sepertinya sudah ada,” tukasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS ke Tanah Air akan dibahas dalam rapat terbatas (Ratas) bersama para menterinya.
Meski telah memberikan isyarat tak setuju memulangkan 600 WNI, Jokowi akan menggelar rapat terbatas terkait hal ini. Ia pun berharap hasil rapat menghasilkan sikap yang mendukung agar pemulangan tak dilakukan.
“Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak, tapi masih di rataskan,” ujar Jokowi.
Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Jokowi Bidang Isu Strategis, Diaz Hendropriyono. Menurut Diaz, pemulangan WNI eks kombatan ISIS berisiko tinggi.
“Pada umumnya tidak ada negara yang mau menerima lagi warga negaranya yang pernah bergabung ke dalam ISIS di luar negeri. Melihat dari sudut pandang strategis dan keamanan, pemulangan ini tentu sangat berisiko untuk negara,” ujarnya.
Penulis: Tio
Discussion about this post