Kronologi, Marisa – Ketua Komisi I DPRD Pohuwato, Amran Anjulangi, akan berkoordinasi langsung ke Dinas PMD untuk mempertanyakan solusi dari Jamkesda.
Menurut dia, persoalan Jamkesda bukan lah dikeluarkan dari kepesertaan, melainkan sedang melakukan validasi data.
“Sementara validasi data untuk mencari data yang sebenarnya,” katanya di kantor DPRD Pohuwato, Senin (13/1/2020).
Dia menjelaskan, selama ini dalam data tersebut ditemukan ada yang sudah meninggal dunia maupun namanya dobel. Bahkan, menurutnya, ada juga yang sudah keluar dari Kabupaten Pohuwato.
“Jadi bukan mengeluarkan, tapi memvalidasi data. Itu intinya,” jelas Amran.
Amran memastikan, akan membicarakan persoalan tersebut ke Dinas PMD agar kepala desa memberikan data yang sebenarnya.
“Biar tidak akurat, tapi menghampiri akurat lah. Jangan copy paste terus, dan kejadiannya beban daerah luar biasa besarnya dan yang dibayar ternyata sudah tidak ada,” ungkap Amran.
Meski selama masih melakukan validasi data, namun Amran memastikan bahwa pelayanan akan tetap jalan.
“Ditalangi dengan dana dari dinas sosial, jadi tidak ada yang ditolak, tetap dilayani karena ada dana pendampingan yang disiapkan daerah, begitu juga provinsi,” tutupnya.
Penulis: Hamdi
Discussion about this post