DPR Minta RUU Omnibus Law Dibahas Komprehensif

Kronologi, Jakarta – DPR RI meminta pembahasan RUU Omnibus Law dilakukan secara komprehensif agar menghasilkan produk legislasi yang solid dan berkualitas.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Paripurna DPR RI yang mengesahkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2020-2024.

“Omnibus Law merupakan hal baru bagi DPR maupun Pemerintah, karenanya diperlukan pembahasan yang komprehensif dan waktu yang cukup sehingga dapat menghasilkan produk legislasi yang solid dan berkualitas,” kata politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, dikutip dari dpr.go.id.

Pada sidang tersebut, DPR RI bersama Pemerintah menetapkan 248 RUU Prioritas dan 5 RUU Kumulatif Terbuka dalam daftar Prolegnas RUU Tahun 2020-2024.

Puan Maharani mengakui, jumlah tersebut merupakan target yang prestisius dan sekaligus menjadi tantangan bagi semua.

“DPR dan Pemerintah, perlu melakukan refocusing prioritas pada daftar Prolegnas ini,” kata Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel.

Selanjutnya, berkenaan dengan RUU carry over, Puan menyatakan bahwa DPR RI dan Pemerintah perlu menyamakan persepsi terkait dengan mekanisme carry over dari RUU tersebut dan menetapkan cakupan mana dari RUU itu akan dilanjutkan atau materi apa saja yang perlu dikaji kembali.

Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya komitmen antara DPR RI dan Pemerintah untuk dapat menuntaskan Prolegnas ini. Menurutnya, produk legislasi, selain dapat memberikan kepastian hukum, juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.