Lewat Facebook, Wakil Ketua DPRD Gorut Tanggapi Isu soal Pemangkasan Jumlah PTT

Kronologi, Gorut – Wakil Ketua II DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik, turut berkomentar terkait isu pemangkasan jumlah pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara melalui akun media sosial Facebook miliknya.

Dalam postingannya, Hamzah membebeberkan beberapa pertanyaannya terkait pernyataan Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin yang menyatakan bahwa pemangkasan jumlah PTT hanya isu belaka.

“Kalau memang menurut bupati pemangkasan itu hanya isu, kenapa eksekutif melalui SKPD hanya dalam RKA-nya menganggarkan gaji GTT-PTT hanya 6 bulan? dan kenapa baru sekarang bupati bereaksi setelah APBD diparipurnakan? Ada apa?” tulis Hamzah.

Jika pemangkasan tersebut memang benar hanya sebatas isu, ungkap Hamzah, maka ada beberapa skema yang bisa dilakukan oleh pihak eksekutif Gorontalo Utara untuk menyiasati honor yang dianggarkan hanya 6 bulan di APBD Gorontalo Utara TA 2020.

“GTT-PTT akan dirumahkan sampai dengan bulan April, lalu bulan Mei dikeluarkan SK lalu terima gaji bulan Juni. Jadi yang tadinya gaji GTT-PTT hanya dianggarkan 6 bulan, bisa dipergunakan untuk menggaji GTT-PTT selama 12 bulan,” tulis Hamzah.

Adapun skema selanjutnya adalah pemda menggeser atau mengubah anggaran pada program tertentu untuk dianggarkan pada gaji GTT-PTT. Sehingga GTT-PTT tetap akan bekerja sebagaimana biasa mulai Januari 2020 nanti,” tulis Hamzah lebih lanjut.

Hamzah memberikan sebuah kesimpulan bahwa GTT maupun PTT tetap akan mendapatkan gaji setiap bulannya dari total anggaran untuk gaji PTT dan GTT yang berjumlah kurang lebih Rp36 miliar.

“Saya gemas dan penasaran, apa skema yang akan ditempuh Pemda jika benar-benar pemangkasan GTT-PTT tidak jadi di 2020,” pungkas Hamzah.

Sebelumnya, Sekda Gorontalo Utara Ridwan Yasin dan Bupati Indra Yasin turut memberikan pernyataan yang saling bertentangan.

Sekda menyatakan akan ada pemangkasan jumlah PTT, sementara bupati mengatakan pemangkasan jumlah PTT hanya sebatas isu saja.