Isu Masjid Diawasi, Muhammadiyah: Kenapa Tempat Ibadah Lain Tak Diawasi?

Kronologi, Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mempertanyakan isu pengawasan masjid oleh aparat kepolisian.

Haedar mempertanyakan, apakah Indonesia dalam keadaan darurat radikalisme dan masjid menjadi sumber radikalisme?

“Kenapa tempat ibadah lain dan tempat-tempat publik lainnya tidak diawasi? Sekali lagi hindari kebijakan yang diskriminatif. Jangan sampai pengawasan masjid justru menimbulkan masalah baru dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan,” kara Haedar dalam keterangannya, Minggu (1/12/2019).

Haedar meminta pemerintah dan semua pihak seksama dalam mengurus kehidupan berbangsa dan bernegara dengan merujuk pada konstitusi dasar negara, tidak menimbulkan kontroversi yang menyebabkan retak dan centang perenang di tubuh Indonesia.

Bagi dia, kehidupan kebangsaan dan kenegaraan memerlukan visi yang luas dan jiwa kenegaraan yang mendalam agar tidak terjebak pada langkah-langkah sesaat yang kelihatan menyelesaikan masalah tetapi malah menimbulkan masalah yang lebih berat.

Manakala ada masalah-masalah besar dan krusial, lanjut dia, sebaiknya ditempuh dialog dan musyawarah untuk ditemukan jalan keluar bersama sesuai prinsip Persatuan Indonesia.

Selain pendekatan hukum dan politik kekuasaan, perlu pendekatan yang berlandaskan jiwa sila keempat Pancasila yakni hikmah kebijaksanaan dan musyawarah sebagai bagian dari karakter dasar bangsa dan negara Indonesia.

“Semua pihak harus bijak dan memiliki visi serta jiwa kenegaraaan yang melintasi agar tidak salah langkah yang membuat kehidupan kebangsaan menjadi gaduh terus menerus dan penuh pertentangan berkepanjangan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, menurut Haedar, semua komponen bangsa termasuk umat beragama juga perlu mengedepankan kepentingan bangsa di atas lainnya dengan semangat kebersamaan dengan menghindari kegiatan-kegiatan yang menimbulkan masalah dalam kehidupan kebangsaan.

“Pemerintah dan semua komponen bangsa harus belajar pada sejarah era Orde Lama dan Orde Baru agar tidak mengulangi kesalahan yang sama,” tukasnya.