Presiden Diminta Libatkan MPR Bahas Pemindahan Ibu Kota

Kronologi, Jakarta – Presiden Joko Widodo harusnya turut melibatkan Majelis Pernyataan Rakyat (MPR) RI terkait wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Karena, pemindahan ibu kota negara tak bisa hanya diputuskan oleh presiden, namun hendaknya melibatkan banyak pihak.

“(Dalam) UUD, di Pasal 2 Ayat 2 menjelaskan MPR bersidang sedikitnya lima tahun sekali di ibu kota Negara, sekarang Jakarta. Kalau akan melakukan pemindahan, harusnya MPR di-sounding dong” kata Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (23/8/19).

“Karena MPR sebagai perwujudan dari seluruh anggota dewan, itu juga penting bagaimana caranya tentang pemindahan ibu kota,” lanjutnya.

Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, penetapan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara itu tercantum dalam undang-undang. Karenanya, pemindahan ibu kota berarti juga harus merevisi undang-undangnya.

Menurut Hidayat, seharusnya negara mengajarkan seluruh rakyat Indonesia untuk taat UU dan Konstitusi. “Bagaimana nanti kalau DPR menolak?” dalihnya.

Lagi pula, sambung Hidayat, hingga saat ini banyak rekan-rekannya di parlemen yang menanyakan rancangan pemindahan ibu kota negara dalam bentuk dokumen.

“Ktika membahas RUU APBN itu juga sama sekali tidak ada poin untuk anggaran pemindahan ibu kota. Jadi menurut saya pemerintah mengajarkan tentang konstitusi, UU, ikuti saja prosedurnya,” tukasnya.

Penulis: Nando