Soal Pengembangan RSUD Ainun Habibie, Begini Saran Mantan Ketua IDI Gorontalo

Kronologi, Gorontalo – Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Gorontalo, Dr. A.R Mohammad. Sp. PD. FINASIM, mengapresiasi pembangunan Rumah Sakit Ainun Habibie. Namun, menurutnya, pembangunan itu harus memikirkan sumber daya manusia (SDM).

“Kalau tidak memperhatikan SDM, ilustrasinya, seperti kita beli pesawat canggih tapi pilotnya kita tidak tahu siapa,” kata A.R Mohammad kepada reporter Kronologi.id, saat ditemui di kliniknya, Rabu (21/8/2019).

Mantan Direktur Rumah Sakit Dunda ini mengatakan, RS yang bersifat pelayanan umum membutuhkan SDM yang banyak selain juga dana yang besar. Terutama, kata dia, dokter spesialis dan subspesialis.

Dia menjelaskan, hal itu sesuai yang dipersyaratkan Permenkes 56 tahun 2014 di mana untuk RSU kelas A, membutuhkan dokter spesialis dan subspesialis sebanyak 84 orang, termasuk harus memiliki perawat yang ahli.

“Sangat sulit untuk mewujudkan RS Ainun berkelas A, yang memakan waktu puluhan tahun. Buktinya untuk RS Aloe Saboe dan RS Dunda saja yang sudah berdiri sejak 50 tahun yang lalu, tapi saat ini masih berstatus kelas B,” jelasnya.

Baca juga: Soal Pembiayaan Pembangunan RS Ainun Habibie, Adhan: Jangan Bodohi Rakyat!

Dia menuturkan, dalam pembangunan RS Ainun Habibie harus mencari solusi yang terbaik agar bisa terus berkelanjutan. Misalnya, mengubah RSU Ainun Habibie dari rumah sakit bersifat pelayanan umum ke jenis pelayanan bersifat khusus menjadi rumah sakit khusus (RSK) mata atau ginjal.

“Saat ini Provinsi Gorontalo belum memiliki RS khusus sehingga nantinya akan menjadi keunggulan kompetitif bagi Provinsi Gorontalo jika RS Ainun Habibie menjadi rumah sakit khusus. Karena mengingat penduduk Gorontalo hanya 1,2 juta dan sudah ada 2 RSU kelas B, yakni RS Dunda Dan RS Aloe Saboe di Gorontalo,” tutur mantan Ketua Persatuan Ahli Dalam Indonesia (PAPDI) Provinsi Gorontalo tersebut.

Bila RS Ainun Habibie beralih ke tipe khusus, ungkap A.R Muhammad, maka pembangunannya hanya membutuhkan dana dan SDM yang relatif sedikit, terutama dokter spesialis serta sumber daya fisik yang minimal.

“Sebagai contoh saat ini untuk pelayanan operasi mata dan hemodialisa (cuci darah) alatnya tidak perlu lagi dibeli dengan biaya yg besar, cukup dengan KSO (kerja sama operasional) dengan distributor alat tersebut. Dan RS Ainun yang bersifat khusus hanya melayani 1 jenis penyakit saja, maka polemik soal KPBU selama ini tidak terus berlangsung,” ungkap dia.

Baca juga: Proyek Pengembangan Infrastruktur RSUD Hasri Ainun Habibie Dimulai 2019

Namun bila tetap dipaksakan menjadi pelayanan umum, lanjut dia, persolan utama terletak pada SDM. Menurutnya, menempuh pendidikan dokter ahli paling cepat 5-6 tahun, bahkan sampai 10 tahun.

Apalagi ketika dites, dari 30-50 orang yang ikut biasanya hanya 2 atau 3 saja yang lulus. Hal itu, menurutnya, yang menjadi kesulitan mendapatkan dokter ahli.

“Jangan sampai Rumah Sakit Ainun Habibie seperti membeli pesawat canggih tanpa pilot dan awaknya, karena SDM untuk dokter di Gorontalo sangat minim. Tambah lagi perawat ahli yang minim, dan proses untuk mendapat gelar dokter ahli butuh waktu yang lama,” cetusnya.

“Untuk menjadi peserta pendidikan dokter ahli sangatlah sulit. Contoh saya dari 30 dokter yang ikut tes tahun 1996 di Fakultas Kedokteran Unsrat, yang diterima hanya 3 orang. Kelangkaan dokter ahli dirasakan sendiri oleh saya di RS Dunda. Saya bekerja sendiri selama 15 tahun sejak 2003-2018, dan saat ini baru ketambahan 2 dokter penyakit dalam,” lanjutnya.

Baca juga: Adhan Dambea Ancam Lakukan Ini bila Pembangunan RS Ainun Habibie Tetap Pakai KPBU

Tak sampai di situ, lanjut dia, jumlah angsuran Rp97 miliar setiap tahun selama 20 tahun serta ditambah biaya operasional untuk tahap awal saja sebesar Rp30-40 miliar. Jadi total beban yang dipikul oleh APBD menjadi Rp140 miliar per tahun. Nantinya tidak sesuai dengan pendapatan RS alias defisit seperti RS lain yang sudah eksis.

“Bagaimana pendapatan didapatkan, sementara tidak ada dokter ahli yang dipersyaratkan. Kalau minim dokter, pasti minim pula pasiennya. Tambah lagi ada beban cicilan, dan beban operasional,” tuturnya.

Ia berharap, pemerintah provinsi dan kabupaten mengoptimalkan pelayanan kepada setiap rumah sakit yang sudah ada di Gorontalo seperti RSAS dan RS Dunda. Karena, menurutnya, untuk rasio jumlah tempat tidur (TT) terhadap jumlah penduduk 1 berbanding 750-1000.

Saat ini, jelas dia, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo hampir 1,2 juta. Sehingga dibutuhkan sekitar 1200 TT yang memadai.

Baca juga: Skema Pembiayaan RS Ainun Dinilai Berpotensi Rugikan Rakyat Gorontalo

Untuk itu, pemerintah fokus saja pada peningkatan jumlah dokter ahli yang masih dibutuhkan oleh rumah sakit yang sudah ada. Dengan demikian, angka rujukan semakin menurun.

“Persoalan yang mendesak adalah kurangnya beberapa bidang dokter spesialis dengan cara mendorong dokter umum untuk bisa sekolah lagi dengan bantuan beasiswa penuh dari pemerintah daerah. Dan pertanyaannya adalah butuh berapa lama agar terpenuhi kebutuhan dokter spesialisnya RS berkelas A,” katanya.

Dia mengatakan, ada sekira 2.600 pasien yang dikabarkan dirujuk. Menurutnya, datangkan saja ahli penyakit itu di Gorontalo dan tidak perlu bangun rumah sakit yang lebih besar lagi.

“Kata kuncinya adalah membangun RS Ainun Habibie sangat unik. Kalau punya dana kita bisa segera melengkapi bangunan fisiknya dan membeli alat kesehatannya dalam waktu singkat. Namun untuk memenuhi sumber daya dokter spesialis dan subspesialis sangatlah sulit karena butuh waktu yang lama dan biaya yang besar. Sehingga coba dipikirkan hal tersebut,” tutupnya.

Penulis: Sarjan Lahai
Editor : Zulhamdi