Kesenjangan Ekonomi dan Hukum Dinilai Jadi Faktor Berkembangnya Gerakan Radikal

Kronologi, Jakarta – Munculnya gerakan-gerakan radikalisme kemungkinan bukan hanya persoalan mengubah ideologi negara, tapi pada permasalahan kesenjangan ekonomi, sosial dan ketidakadilan di masyarakat.

“Yang paling kental faktor atau penyebab dari gerakan radikalisme itu adalah soal ekonomi kemudian yang kedua sosial serta penegakan supremasi hukum yang timpang,” kata Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat, Alan Barok Ulumudin, dalam keterangannya, Rabu (21/8/19).

Alan menilai, gerakan yang sudah dibubarkan seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, bukan tidak mungkin ideologi mereka masih berkembang dan tertanam di masyarkat. Karenanya, menurut Alan, faktor kesejahteraan dan keadilan harus benar-benar dihadirkan pemerintah dalam rangka menangkal gerakan-gerakan radikal ini.

“Ini artinya meski pun organisasi dibubarkan akan tetapi ideologi tetap berkembang. Sehingga ketika organisasi tanpa rumah saya kira harus diwaspadai,” imbuh Alan mewanti-wanti.

Kemudian, lanjut Alan, peran semua stake holder, pemangku kebijakan, pemuka agama, ulama, elite-elite harus hadir ke tengah masyarakat untuk terus menerus menanamkan dan membumikan nilai-nilai Pancasila. Dan, memberi pemahaman yang benar mengenai negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Darul Ahdi, artinya negara tempat kita melakukan konsensus nasional.

“Negara kita berdiri karena para pendiri sepakat bahwa. seluruh kemajemukan bangsa, golongan, daerah, kekuatan politik, sepakat untuk mendirikan Indonesia,” tukasnya.

Penulis: Nando