Kronologi, Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, meminta semua pihak untuk menahan diri terkait dengan dugaan adanya KTP elektronik (e-KTP) milik tenaga kerja asing (TKA) asal Cina di Cianjur.
Dirinya berharap, kasus itu tidak mencederai dan mencoreng proses pileg maupun pilpres yang akan diselenggarakan serentak pada 17 April 2019 nanti.
“Yah, harus dicermati jangan sampai ini pemilu ini dicederai atau dicoreng oleh kecurigaan masyarakat ada WNA yang memiliki KTP elektronik, yang akhirnya dengan KTP elektronik itu bisa ikut mencoblos,” kata Sandi di GOR Bulungan, Jakarta, Rabu (27/2/2019).
Dia menilai, yang paling penting adalah proses penyelenggaraan Pemilu 2019 harus berjalan jujur dan adil. Dirinya meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan dengan saksama agar pesta demokrasi itu hanya untuk warga negara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan.
“Jangan sampai ada penggelembungan suara, jangan ada penyalahgunaan dari identitas tersebut,” ujarnya.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menilai, penyelenggaraan Pemilu 2019 harus berprinsip jujur dan adil. Dia juga meminta kepada penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu untuk selalu menjaga netralitasnya.
“Pastikan pemilu ini jujur adil. Kami menjunjung tinggi netralitas penyelenggara pemilu, jangan sampai ada ketidaknetralan penyelenggara pemilu,” tegas dia.
Dia juga mengimbau kepada para pendukungnya untuk selalu menyampaikan dan menjaga kesejukan dalam setiap kampanye. Dirinya tidak ingin pendukungnya keluar dari tema kampanye selain sektor ekonomi.
“Jangan sampai menyerang pihak sebelah,” pesan Sandi.
Menurut Sandi, Pilpres 2019 harus dirajut dengan kebangsaan, menjaga keberagaman, dan menyampaikan aspirasi dengan baik. Selain itu juga tidak saling menjatuhkan maupun menyebarkan ujaran-ujaran yang bisa dianggap menyerang pihak lawan.
Penulis: Zul
Discussion about this post