JK Minta Said Aqil Klarifikasi soal Imam dan Khatib Harus dari NU

Kronologi, Jakarta – Wakil Presiden yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla meminta Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, mengklarifikasi pernyataannya terkait imam dan khatib harus orang NU.

JK meyakini, Said Aqil pasti mau mengklarifikasi pernyataannya yang disampaikan dalam pidato di Hari Lahir ke-73 Muslimat NU di Jakarta, Minggu (27/1/2019) lalu.

“Tentu harus diklarifikasi. Saya yakin beliau cukup arif untuk mengklarifikasi bahwa dalam hukum agama, tidak terbatas hanya dari NU, tapi yang lain juga,” kata JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Dia menilai, kepantasan seorang tokoh menjadi imam dan khatib tidak bisa dimonopoli oleh sebuah organisasi masyarakat Islam saja. Pasalnya, ujar dia, tokoh dari ormas Islam lain pun bisa menjadi imam dan khatib selagi memiliki kemampuan.

“Dalam hukum Islam itu, yang jadi imam, yang jadi khatib itu orang yang mampu. Dan orang yang mampu itu tidak punya batasan organisasi, dan sebagainya. Jadi ya kurang tepat kalau dilakukan dalam skala organisasi,” tambah JK.

Menurut JK, siapapun berhak menjadi imam dan khatib di masjid sepanjang orang tersebut memiliki kecakapan dan kemampuan agama yang baik dan tidak memiliki kecenderungan politik tertentu.

“Jadi kalau disebut bahwa imam yang punya kompeten, ya silakan. Tapi tidak dalam garis organisasi apa pun,” lanjut JK.

Sebelumnya, Ketum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan, pengurus masjid, penceramah hingga ketua Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia harus diurus oleh anggota NU.

Pasalnya, kata Said, akan terjadi kesalahan apabila peran-peran tersebut dikendalikan oleh tokoh Islam dari ormas lain selain NU.

Penulis: Zul