Kronologi, Bonebol – Sekretaris Daerah Bone Bolango (Bonebol), Ishak Ntoma, menyebut, ada sebanyak 16.888 jiwa peserta jaminan sosial BPJS Kesehatan di kabupaten tersebut tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Hal itu juga termasuk bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Permasalahan tersebut terungkap dalam forum komunikasi pemangku kepentingan utama tahap II Kabupaten Bonebol yang digelar di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Bonebol, Ishak Ntoma, Kamis (6/12/2018).
“Jadi dari jumlah total 71.819 jiwa peserta KIS dari PBI yang dibiayai APBN, ada 16.888 jiwa peserta tidak memiliki NIK,” kata Ishak Ntoma saat diwawancarai usai memimpin forum komunikasi pemangku kepentingan utama itu.
Untuk itu, Ishak meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar segera melaksanakan pemutakhiran dan rekonsiliasi data kepesertaan KIS PBI yang tidak memiliki NIK tersebut.
“Mudah-mudahan dalam seminggu ke depan bisa selesai, sehingga tahun depan sudah tidak ada lagi peserta KIS PBI yang dibiayai oleh APBN yang tidak ada NIK,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, peserta yang tidak memiliki NIK, akan dirugikan lantaran tidak bisa mengklaim di BPJS Kesehatan untuk pembayaran pengobatan medis dan rawat inap.
Sehingga, lanjut dia, perlu dilakukan pemeriksaan kembali maupun rekonsiliasi data kepesertaan KIS PBI APBN antara Dinas Sosial dan Disdukcapil untuk memastikan bahwa 16.888 peserta tersebut sudah ada NIK.
“Minta datanya di BPJS Kesehatan untuk diprint out dan kemudian disortir per desa dan per kecamatan, serta mintalah bantuan ke desa untuk memverifikasi data-data kepesertaan KIS PBI APBN itu, supaya akhir tahun 2018 ini semuanya sudah clear dan tidak ada masalah lagi,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Rhendra Pandu Patria, menjelaskan, pelaksanaan forum komunikasi pemangku kepentingan utama merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.
Kegiatan itu digelar dalam rangka untuk membahas tentang kepesertaan masyarakat yang sudah terdaftar atau belum di program jaminan kesehatan.
“Kami berharap seluruh masyarakat Bonebol itu bisa tercover jaminan kesehatannya. Jadi apabila ada yang sakit dan membutuhkan perawatan medis, maka mereka tidak pusing lagi terutama dari sisi biaya, dan mereka juga bisa mengakses ke fasilitas kesehatan lainnya,” jelas Pandu.
Untuk Bonebol sendiri, ungkap Pandu, sesuai data di BPJS Kesehatan semua warganya sudah terdaftar dalam jaminan sosial BPJS Kesehatan, baik dari PBI APBN, PBI APBD, PNS, PPNPN, TNI-Polri, Badan Usaha, PBPU-Mandiri, dan bukan pekerja, dengan total jumlah kepesertaan sebanyak 166.698 jiwa.
“Jumlah kepesertaan ini, bahkan sudah melebihi jumlah penduduk Bonebol. Sesuai data Disdukcapil Bonebol semester I tahun 2018, jumlah penduduk Bonebol sebanyak 161.878 jiwa,” ungkap Pandu.
Pandu berharap, Dinas Sosial dan Disdukcapil Bonebol bisa segera melakukan validasi bila ada kelebihan data kepesertaan. Termasuk, apakah ada yang sudah meninggal atau pindah tempat dari data kepesertaan tersebut.
”Jadi secara data, seluruh masyarakat sudah terdaftar menjadi peserta JKN maupun BPJS Kesehatan,” pungkasnya.
Discussion about this post