Jokowi Lepas 54 Bidang Usaha, Gerindra: Rezim Ini Frustrasi dan Buntu

Kronologi, Jakarta – Partai Gerindra mengkritik Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan 54 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) dan memberikan kesempatan kepada pihak asing untuk menguasai sebesar 100 persen usaha tersebut.

Menurut Ketua DPP Gerindra, Nizar Zahro, kebijakan yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi jilid 16 dilakukan lantaran pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla frustrasi dengan kegagalan sejumlah langkah ekonomi yang telah dilakukan.

“Rezim ini sudah frustasi dan menemui jalan buntu. Janji mengerek pertumbuhan ekonomi 7 persen telah menjadi momok. Berbagai kebijakan telah ditempuh namun gagal total,” katanya melalui siaran persnya kepada Kronologi.id, Senin (19/11/2018).

Nizar mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih tak beranjak dari 5 persen dari target 7 persen. Sementara, utang pemerintah sudah menumpuk di angka Rp4.478,5 triliun ditambah utang BUMN mencapai Rp4.800 triliun.

“Pemerintah terjebak dalam utang super besar. Dari kebuntuan itulah, kebijakan melepas 54 bidang usaha kepada asing dianggap sebagai solusi. Padahal salah total,” ujarnya.

Mestinya, Nizar menilai, Jokowi bisa menggenjot ekonomi kerakyatan yang selama empat tahun ini terabaikan. Menurutnya, ekonomi kerakyatan akan mampu menjadi motor penggerak perekonomian nasional bila dibimbing dengan baik.

“Namun sayang, Jokowi lebih percaya kepada asing dan mengabaikan kemampuan bangsa sendiri. Maka tidak ada jalan lain. Seluruh rakyat telah menyaksikan sendiri. Daripada nanti akhirnya Indonesia diserahkan kepada asing, maka tidak ada jalan lain harus mengganti Jokowi di Pemilu 2019,” pungkasnya.