Mahasiswa Kritisi Kinerja DPR Pohuwato

Pohuwato, Kronologi – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Pohuwato menggelar kajian dan diskusi ilmiah sebagai tindak lanjut aksi mereka yang menyikapi persoalan kinerja Pemerintahan Jokowo-JK. Mereka menilai pemerintahan saat ini tidak mampu mengstabilkan kondisi rupiah yang semakin melemah atas dolar. Bahkan adanya kebijakan impor pangan yang berlebihan, sehingga berdampak pada semakin melaratnya rakyat kelas bawah dan perlakuan persekusi terahdap gerakan mahasiswa HMI dibeberapa daerah oleh oknum kepolisian. Kajian itu juga membahas polemik yang terjadi di Kabupaten Pohuwato.

HMI menilai DPRD di daerah itu tidak lagi memiliki semangat. Bahkan mereka sering mendahulukan kepentingan pribadi ketimbang rakyat. Atas semua itu, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dinilai gagal menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.

Ketua Bidang Pembinaan Anggota HMI Cabang Pohuwato, Yahya R Utina, mengatakan bahwa DPRD lemah dalam merespon masalah yang dihadapi masyarakat. Mereka dinilai lebih mementingkan persipan ajang politik tahun 2019.

“Kami minta agar mereka fokus dan profesional dan lebih terbuka kepada rakyat. Misalnya masalah transparansi dan studi banding keluar daerah yang sampai saat ini sangat tertutup ke publik. Bahkan adanya temuan dari tim investigasi kami, kedisiplinan anggota DPRD yang seakan diacuhkan dan tidak sesuai harapan rakyat,” tegasnya.

Maka HMI Cabang Pohuwato meminta kepada anggota DPRD untuk menjelaskan alasan mereka bolos di jam kerja, sehingga tidak melayani masyarakat saat mereka menyampaikan aspirasi. Hal itu dianggap salah karena DPRD diwajibkan melayani kepentingan rakyat. “Masyarakat berhak tahu alasan mereka. Masyarakat butuh transparansi atas kinerja mereka,” tandasnya.

Yahya R Utina yang juga adalah Presiden BEM STIE Ichsan Pohuwato mendesak agar DPRD Pohuwato memperbaiki kinerjanya demi kesejahteraan masyarakat. Mengingat masih ada hal-hal yang belum tersentuh oleh kinerja DPRD, seperti pengawasan kinerja dinas dalam menajalkan tugasnya yang hanya mengugurkan kewajiban sementara masih banyak yang harus mereka kerjakan.

“Kami mendesak DPRD Pohuwato jangan lamban dalam bekerja untuk rakyat. Kiranya terus mengedepankan kepentingan rakyat, lebih banyak berdialog dengan masyarakat dan segera menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan diatas kepentingan politik kelompok dan pribadi,” tutupnya. (KR-10)