Limboto, Kronologi – Menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo tertanggal 19 Juni 2018, membuat Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD) mendesak DPRD Kabupaten Gorontalo untuk melakukan hak angket terhadap Bupati Gorontalo, hal ini diungkapkan oleh Ketua AMMPD saat menyerahkan surat laporan angket dan dokumen putusan PN Kota Gorontalo dihadapan Ketua DPRD Sahmid Hemu dan Wakil Ketua DPRD Irwan Dai, diruang ketua DPRD, Senin (2/10) kemarin.
Rahmat mengatakan, unuk mewujudkan tatanan penyelenggaraan pesta demokrasi yang bersih dan bebas dari kecurangan dan manipulasi serta menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu adanya peran serta semua pihak tak terkecuali peran masyarakat. “Olehnya kami AMMPD telah melaporkan ke KPU Kabgor terkait adanya dugaan manipulasi dokumen persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2015, karena dari bukti putusan pemgadilan tersebut membuka pikiran kita begitu masifnya kekuatan uang dalam pesta demokrasi.” kata Rahmat.
“Sejalan dengan itu kami meminta DPRD Kabgor untuk melaksanakan kewenangannya sebagai lembaga penjaga ruh demokrasi dan sebagai lembaga terkait, DPRD wajib dan turut bertanggungjawab secara moril maupun yuridis terkait masalah ini dengan segera melakukan pemeriksaan dengan melalui hak angket,” tandas Rahmat.
Sementara itu Ketua DPRD Sahmid Hemu didampingi dan Wakil Ketua DPRD Irwan Dai mengakui menerima surat dari AMMPD terkait desakan pembentukan hak angket, bagi DPRD yang namanya aspirasi tentunya akan ditindaklanjuti, namun namanya hak angket pastinya tak mudah dan masih akan dikaji.
“Karena kami butuh keutuhan dari semua fraksi di DPRD, karena hak angket adalah hak istimewa di DPRD, karena yang disampaikan ke DPRD adalah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka DPRD tidak mungkin menguji lagi putusan ini dan tentunya ini butuh kajian dan DPRD akan menindaklanjuti apa yang diaspirasi oleh AMMPD ini,” tandas mereka. (KR-07)
Discussion about this post