5 Parpol di DPRD Boalemo Respon Hak Angket, Posisi Darem di Ujung Tanduk

Gorontalo, Kronologi – Nasib jabatan Bupati Boalemo Darwis Moridu tengah diujung tanduk. Lima partai politik di DPRD Boalemo merespon permintaan hak angket yang disuarakan ribuan warga Boalemo dalam aksi 149 Rakyat Boalemo Melawan, Jumat (14/9). Warga mendesak Darwis Moridu (Darem) berhenti dari jabatanya sebagai Bupati Boalemo.

Permintaan hak angket sendiri buntut dari aksi unjuk rasa yang digelar oleh kesatuan aksi masyarakat Boalemo yang tergabung dalam aksi 149 rakyat Boalemo melawan, Jumat (14/9) tadi.

Ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi sekaligus, masing-masing di depan Kantor Bupati Boalemo dan Kantor DPRD Boalemo.

Di kantor DPRD Boalemo, massa aksi akhirnya diterima langsung oleh sejumlah pimpinan DPRD Kabupaten Boalemo yang dipimpin Ketua DPRD Boalemo, Oktohari Dalanggo. Dalam pertemuan itu, massa meminta dengan tegas kepada sejumlah pimpinan fraksi maupun perwakilan parpol di DPRD Boalemo untuk memberikan pernyataan sikap sekaligus respon atas permintaan hak angket yang disuarakan oleh massa aksi.

Alhasil, setelah terjadi perdebatan panjang antara massa aksi dan para pimpinan DPRD, sejumlah perwakilan fraksi akhirnya memberikan sikap atas permintaan massa aksi.

Dua perwakilan partai politik dan empat fraksi di DPRD Boalemo memberikan pernyataan sikapnya. Hanya saja, ada dua pendapat berbeda disampaikan oleh pimpinan fraksi dan perwakilan parpol saat itu.

Fraksi PDI-P yang diwakili oleh ketuanya Haryanto Mamangkey mengaku masih akan melakukan kajian terlebih dahulu atas permintaan massa aksi itu. Sementara tiga fraksi lainnya, yakni Demokrat, Golkar dan Gerindra mengaku siap untuk mengawal penggunaan hak angket. Tak hanya itu, dua perwakilan parpol lain Di DPRD Boalemo, masing-masing Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PPP mengaku siap untuk mengawal penggunaan hak angket.

Pertemuan antara Massa aksi dan pimpinan DPRD akhirnya ditutup dengan sebuah kesepakatan, dimana DPRD berjanji akan melaksanakan semua mekanisme angket sesuai dengan peraturan dan tata tertib internal DPRD Boalemo. Sementara massa aksi sebelum meninggalkan ruang pertemuan juga berjanji akan melakukan pengawalan atas proses penggunaan hak angket di DPRD Boalemo.

“Pada prinsipnya saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, tentunya akan melaksanakan semuanya sesuai dengan prosedur, mekanisme serta aturan yang berlaku,” terang Ketua DPRD Boalemo, Oktohari Dalanggo saat ditemui usai pertemuan.

Soal prosedur penggunaan hak angket sendiri menurut Oktohari memang memungkinkan untuk dilakukan. Dimana dalam aturan, pengusulan hak angket minimal harus diusulkan oleh Lima anggota DPRD Boalemo, yang kemudian akan diputuskan lewat Rapat Paripurna sebagai wadah keputusan akhir akan diterapkan atau tidaknya hak angket kepada Bupati Boalemo.

“Saya memang Ketua Dewan tapi saya tidak bisa menekan mereka (Aleg Boalemo,red) untuk mengeluarkan pendapatnya,” ujarnya.

Sementara itu, terpisah Koordinator aksi, Lahmudin Hambali mengungkapkan, penggunaan hak angket adalah  satu-satunya solusi untuk menyelesaikan sejumlah ketimpangan yang ada di Boalemo. Olehnya Lahmudin mengaku ia dan sejumlah koordinator aksi 149 rakyat Boalemo melawan, telah mengantongi dukungan dari sembilan partai politik yang ada Di Boalemo, masing-masing, Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PPP, Perindo, PKS, PKB, Nasdem, dan PAN.

“Hanya PDI-P Dan Hanura yang belum Ada respond untuk penggunaan hak angket,” katanya.

Kedepan menurut Lahmudin, pihaknya akan kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk mengawal proses penggunaan hak angket di DPRD Boalemo. (KR-03)