Gorontalo, KRONOLOGI – Sejumlah lembaga pemberdayaan masyarakat dan tokoh masyarakat menyoroti minimnya transparansi rehabilitasi Kantor Kelurahan Bolihuangga. Disebut-sebut anggaran pembangunan balai kantor kelurahan yang digunakan sangat besar.
Tokoh masyarakat setempat, Ramli Jaini mengungkapkan anggaran untuk rehabilitas balai kelurahan kurang lebih Rp120 juta. Sedangkan, kata dia, seharusnya pembangunan tersebut hanya berkisar Rp. 50 juta saja, termasuk upah pekerja.
“Perlu dipertanyakan, karena sudah terindikasi mark up. Ini sudah kerupsi namanya. Tidak ada transparansi dengan masyrakat, bahkan aparat kelurahan dan LPM pun tidak dilibatkan,” ucap Ramli kepada Kronologi.id.
Hasil penelusuran, salah seorang aparatur desa yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan adanya kejanggalan dalam proyek tersebut. Terlebih, tidak adanya transparansi pekerjaan.
“Sebagai aparat di kelurahan, kami pun tak tahu bagaimana pengelolaannya. Bahkan sekretaris kelurahan tidak tahu dan tidak memegang RAB pekerjaan,” ungkapnya.
Jika dibandingkan dengan kelurahan yang lain seperti Kelurahan Kayubulan, anggaran rehabilitasi hanya di bawah Rp. 100 juta. “Tapi hasilnya luar biasa dibandingkan milik kelurahan kami,” keluhnya.
Sorotan juga datang dari kepala kelurahan lain. Narasumber yang enggan namanya disebutkan itu menyayangkan besarnya anggaran yang mencapai 120 juta rupiah itu tak sesuai dengan kondisi pengerjaan. “Ya sangat disayangkan,” kata dia saat ditemui usai mengikuti kegiatan adat Tengeamo di Rumah Dinas Bupati, Selasa (21/8).
Lurah Bolihuangga, Noldy Penturi pun membantah adanya dugaan mark up tersebut. Saat diklarifikasi, ia menyampaikan pihaknya sudah menyampaikan rencana rehab kantor itu pada saat safari Ramadan lalu.
Untuk pekerjaannya, menurut Noldy, sudah sesuai dengan yang di tentukan. “Semua sudah sesuai dan kalau memang ada kekurangan maka itu hak dari pihak Inspektorat untuk turun dan melakukan verifikasi atas pekerjaan ini,” jelasnya.(KR05)
Discussion about this post