Kasus Pembangunan Kantor DPRD Gorontalo, Tim Penyidik Kejati Geledah Dinas PU-PR - kronologi.id
Connect with us
alterntif text

Daerah

Kasus Pembangunan Kantor DPRD Gorontalo, Tim Penyidik Kejati Geledah Dinas PU-PR

Published

on

Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo saat menyita sejumlah dokumen di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo. Foto: KR05

GORONTALO, KRONOLOGI – Setelah vakum selama satu dasawarsa, penyelidikan kasus proyek pembangunan Kantor DPRD Gorontalo di Desa Huidu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo kembali digelar. Baru-baru ini, Satuan Khusus Pemberatasan Korupsi atau Tim Penyidik Kejati menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) untuk mengumpulkan beberapa bukti dokumen untuk penyelidikan lebih lanjut, Selasa (14/8/2018).

Dari pantauan di lapangan, Tim Penyidik Kejati yang dipimpin oleh Agus Wirawan melakukan penggeledahan di beberapa ruangan PU-PR. Salah satunya ialah gudang penyimpanan arsip. Penggeledahan dan pemeriksaan dokumen yang dilakukan terhitung sangat lama, mulai dari pukul 11.00 Wita sampai dengan 17.15 Wita.

“Memang tim kami cukup kesulitan dalam penggedahan, karena yang dilakukan mendata dan menverifikasi dokumen-dokumen mana saja yang dibutuhkan. Ditambah fotokopi harus dilakukan legislasi oleh kepala dinas. Dokumen yang akan disita adalah dokumen lama terkait pembangunan Gedung DPRD tahun 2008,” ujar Agus.

Dalam penggeledahan, sekitar 78 dokumen disita oleh penyidik kejati. Itupun, kata Agus, belum ada secara keseluruhan disebabkan beberapa dokumen yang dibutuhkan hilang. Tetapi, pihaknya meminta kepada Dinas PUPR untuk terus mencari dokumen yang dibutuhkan.

“Mungkin kami akan turun lagi untuk mencari dokumen yang hilang itu,” ungkap Agus.

Dari kasus ini, kerugian negara mencapai sebesar lebih dari Rp1 miliar. Hingga saat ini, Kejati baru menetapkan satu tersangka, yakni Yusuf Harun. Status yusuf sendiri dalam proyek ini selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga sebagai PTK.

Ia menjelaskan, kasus ini seharusnya telah dimulai pada tahun 2017. Namun karena permintaan data yang diajukan tidak dilakukan, maka kami putuskan untuk turun langsung di lapangan untuk melakukan penggeledahan langsung ke gudang asrip.

“Bagian keuangan juga kami mintakan memverifikasi pengeluaran-pengeluaran keuangan pada tahun 2018,” lanjutnya.

Sementara itu, Kadis PU-PR, Doni mengaku sangat kaget dengan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Kejati. Terutama dengan kedatangan para awak media di kantornya.

“Saya kaget, kok teman-teman lebih dulu tahu dari saya kalolau ada penggeladahan di kantor saya. Tapi memang tadi pagi saya ditelepon oleh salah satu dari Kejati, katanya akan datang di kantor. Pikiran saya hanya untuk silaturahim, tapi pas sampai tiba-tiba langsung melakukan penggeledahan arsip dokumen proyek pekerjaan gedung DPRD,” tutur Doni.

Mantan Kadis BNPB ini pun menjelaskan, maksud dari kedatangan Tim Penyidik dari Kejati untuk melengkapi berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi kasus proyek pembangunan gedung DPRD. Ia pun mengakui, terdapat beberapa kendala terkait dokumen yang dibutuhkan. Pasalnya, sudah 10 tahun lamanya kasus ini dan beberapa dokumen yang dibutuhkan sebelumnya sudah ditemukan dan disita oleh penyidik.

“Yang digeledah ada tiga ruangan, yaitu ruang arsip dan dokumen kontrak, ruang dokumen kepegawaian, serta ruang keuangan. Untuk mencari tahu mekanisme pencairan, SP3D dan lainnya,” tutupnya.(KR05)

Trending

Facebook

Terpopuler